Sambut Pilkada 2018, Ini Saran untuk Kapolda Sulsel
Amien Sanibia 29 September 2017

Hal lainnya lagi yang perlu diperhatikan mengenai rawan konflik akibat pilkada bahwa ada masa-masa tertentu dalam tahapan pilkada sehingga butuh pengamanan lebih dini oleh Korps Bhayangkara.

<p>Oleh: Amir Ilyas<br /> Dosen Hukum Pidana Unhas</p> <p>Gelombang pilkada serentak 2018 akan menjadi ujian berat bagi Korps Bhayangkara. Ujian ini amat terasa, khusus di Sulawesi Selatan, karena akan diselenggarakan pemilihan di tiga tingkatan: provinsi, kabupatan dan kota.</p> <p>Ada 12 kota dan kabupaten di Sulsel tersebut yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah plus Pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.Ke-12 kota dan kabupaten itu adalah: Makassar, Palopo, Parepare, Jeneponto, Bantaeng, Sinjai, Bone, Wajo, Sidrap, Pinrang, Enrekang, dan Luwu.</p> <p>Jadi, ada 13 titik di Pilkada 2018 nanti yang akan menjadi ajang pembuktian mampu tidaknya Korps Bhayangkara dalam fungsi kamtibmasnya, bisa dikatakan sukses mengawal pilkada berjalan dengan baik.</p> <p>Selain itu, Korps Bhayangkara dituntut pula pastinya dalam wilayah penegakan hukum atas kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di tiap tahapan Pilkada.</p> <p>Dua Catatan<br /> Terdapat dua catatan yang harus diperhatikan Kapolda Sulsel Irjen Pol Muktiono sebagai pucuk pimpinan Korps Bhayangkara di Sulsel.</p> <p>Pertama, terkait dengan fungsi kamtibmas kepolisian, maka jajarannya harus lebih teliti dan cermat untuk menelaah daerah-daerah mana saja yang rawan konflik saat pilkada dihelat.</p> <p>Rawan tidaknya suatu daerah dari gangguan konflik, banyak faktor determinan yang menentukan. Salah satunya yakni faktor kultur suatu daerah dapat menjadi indikator bahwa di daerah tersebutlah, harus diupayakan pengamanan penuh manakalah tahapan pilkada sudah dimulai.</p> <p>Berdasarkan rekam jejak dan atensinya kepada publik, Irjen Pol Muktiono dan jajarannya telah memiliki akurasi data yang lumayan, cukup dengan membuka kembali data daerah mana saja yang dilanda konflik saat-saat pilkada dihelat pada periode sebelumnya.</p> <p>Termasuk dapat pula memperhatikan angka kriminalitas di beberapa daerah yang akan melaksanakan Pilkada di 2018 mendatang.</p> <p><br /> Hal lainnya lagi yang perlu diperhatikan mengenai rawan konflik akibat pilkada bahwa ada masa-masa tertentu dalam tahapan pilkada sehingga butuh pengamanan lebih dini oleh Korps Bhayangkara.</p> <p>Di antaranya, pertama tahapan penetapan pasangan calon kepala daerah. Ada-ada saja yang tidak pernah diduga sebelumnya, kalau terdapat salah satu pasangan calon yang didiskualifikasi oleh KPUD karena terjadinya pelanggaran oleh calon tersebut, sehingga menimbulkan kecaman berujung rusuh dari para pendukung dan simpatisan.</p> <p>Kedua, tahapan kampanye. Masa kampanye tidak boleh dipandang sebelah mata, sebab dalam tahapan inilah para calon dan simpatisan saling aduh visi dan misi. Sesekali diboncengi dengan isu SARA (black campaign) yang dapat menyulut konflik sosial berlatar SARA antarpendukung. Ketiga, tahapan penetapan hasil pemillihan.</p> <p>i tahapan ini, sudah tidak asing lagi bagi kepolisian untuk berada di garda terdepan mengamankan penyelenggara dari gangguan keamanan para pendukung yang tidak puas karena calonnya dinyatakan kalah.</p> <p>Kedua, pembekalan UU pemilihan bagi kepolisian dalam menangani tindak pidana pilkada. Jika diperhatikan UU Pilkada saat ini, menunjukan betapa urgennya peran Korps Bhayangkara dalam menjamin pilkada agar dapat terlaksana secara fair dan memenuhi keadilan elektoral pemilih.</p> <p>Bukan pekerjaan gampang bagi kepolisian untuk menuntaskan setiap pelanggaran yang terjadi di setiap tahapan pilkada. Sebab bentuk-bentuk pelanggaran bertendensi pidana sangat banyak. Tindak pidana pemilihan bisa menyasar tiga aktor: penyelenggara, calon, dan pemilih itu sendiri.</p> <p>Di tingkatan tahapan pendaftaran pemilih saja, saat didapatkan ada yang memberikan keterangan palsu mengenai daftar pemilih, dapat dijerat sebagai perbuatan pidana.</p> <p>Belum lagi pada masa kampanye, tidak hanya bentuk pelanggarannya yang kemungkinan besarnya akan menjerat pasangan calon semata, tetapi dapat pula menjerat seseorang kepala desa dan ASN yang terbukti terlibat dalam kampanye Pilkada.</p> <p>Itu kita belum bicara dapat tidaknya partai politik dijerat dengan pertangangungjawaban pidana manakalah menarik Paslonnya pasca ditetapkan oleh KPUD.</p> <p>Semuanya perbuatan itu bertendensi pidana yang butuh pemahaman undang-undang lebih lanjut oleh penyidik, sebelum diperhadapkan dengan kasus-kasus tindak pidana pilkada yang begitu rumit dalam praktik.</p> <p><br /> Dalam setiap pilkada yang paling sulit diidentifikasi bentuk tindak pidananya pula yaitu kejahatan pemilihan apa yang disebut suap kepada pemilih, guna mempengaruhi pemilih agar memberi dukungan pada paslon tertentu.</p> <p>Modus operandi kejahatan ini tidak jelas kapan terjadinya, kadang terjadi pada masa-masa kampanye, kadang pula terjadi di hari pemilihan.</p> <p>Dalam beberapa kasus, seringkali yang melakukan suap kepada pemilih bukanlah calon, tetapi tim kampanye. Bahkan agar tidak terdeteksi oleh penyidik, adakalanya orang yang sama sekali tidak terkait dengan paslon disuruh untuk bagi-bagi uang kepada pemilih.</p> <p>Bagaimana menjerat perbuatan tersebut? Apakah tim kampanye atau orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan paslon tidak dapat dijerat pidana?</p> <p>Semuanya bisa dijerat pidana dengan menerapkan ketentuan tindak pidana penyertaan.</p> <p>Waktu Singkat<br /> Satu dan lain hal yang perlu diperhatikan pula bagi penyidik polri dalam menangani perkara tindak pidana Pilkada, bahwa ia dibatasi oleh waktu yang sangat singkat.</p> <p>Selain harus berkoordinasi dengan gakumdu yang melekat di institusi bawaslu/panwaslu, waktu kerja bagi penyidik untuk menuntaskan dan mencukupkan alat bukti sebelum perkara dialihkan di tingkat penuntutan, hanya dalam batas waktu 14 hari sejak laporan diterima.</p> <p>Pun dalam proses bolak-balik perkara, manakala hasil penyidikan dinyatakan belum lengkap, hanya diberi waktu 3 hari untuk melengkapinya.</p> <p>Sukses tidaknya penyelengaraan Pilkada Sulsel 2018 nanti yang akan dihelat untuk dinyatakan jauh dari &ldquo;api konflik&rdquo; dan kurang tidaknya yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi, urgensi dan peran Korps Bhayangkara sangat menentukan.</p> <p>Kita pastinya sulit menyangka bahwa data pelanggaran oleh salah satu pasangan calon atau pelanggaran oleh penyelenggara misalnya, akan menjadi alat bukti di persidangan MK.</p> <p>Data pelanggaran itu, siapa lagi yang memiliki dan menyimpannya kalau bukan institusi Korps Bhayangkara yang dibebani tugas untuk melakukan penegakan hukum atas setiap tindak pidana Pilkada. (*)</p> <p>Catatan: Tulisan ini telah dimuat di Tribun Timur edisi cetak, Senin 18 September 2017 dengan judul Korps Bhayangkara di Pilkada 2018</p>

Berita Terbaru